Langkah langkah Untuk membangun RS di Provinsi DKI Jakarta

I. Proses ke Dinas Kesehatan

• Membuat surat permohonan ( perihal Persetujuan Pendirian RS ) ke Dinas Kesehatan dengan melampirkan :

1. Sertifikat Tanah
2. Pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam Sengketa
3. Akta Badan Hukum yang disyahkan oleh yang berwenang ( Kemen kum dan HAM atau Kemen Sosial / Dinas Sosial
4. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) 2 Tahun terakhir
5. Pernyataan persetujuan warga sekitar dan Domisili dari Lurah Setempat
6. Study Kelayakan

II. Proses ke Dinas Tata Ruang

• Permohonan pembuatan Advice Planning dan Block Plan ke Dinas Tata Ruang dengan tembusan Walikota setempat dan Suku Dinas Tata Ruang
• Pengukuran oleh Tim pengukuran
• Untuk perubahan peruntukan dan KOefisien Dasar Bangunan buat surat ke Bapak Gubernur

III. Proses ke Sat Pol PP

• Dalam pengurusan Surat Ijin Usaha berdasarkan Undang Undang Gangguan

IV. Proses ke BPLHD

• Dalam pengurusan AMDAL atau UKL/UPL

V. Proses ke Dinas P2B

• Untuk mendapatkan IP ( Ijin Pendahuluan )
• Untuk mendapatkan IMB ( Ijin Mendirikan Bangunan )
• Untuk mendapakan IPB ( Ijin Penggunaan Bangunan )

VI. Proses ke Dinas Kesehatan

• Setelah semua yang diatas selesai dan Bangunan sudah Finish maka dapat mengajukan Ijin Operasional ( sementara ) dengan melampirkan surat surat yang diatas.

Jumlah Akreditasi RS di Jakarta sampai dengan Tahun 2010

Jakarta Pusat : 12/30 = 40% ( 8 habis masa berlakunya )
Jakarta Utara : 14/17= 82 % ( 7 habis masa berlakunya )
Jakarta Barat : 10/20= 50% ( 4 habis masa berlakunya )
Jakarta Selatan : 17/36 = 47% ( 6 habis masa berlakunya )
Jakarta Timur : 17/31= 55% ( 9 habis masa berlakunya )

DKI Jakarta : 70/135 = 52% ( 28 habis masa berlakunya )