Data jumlah Sarana kesehatan lain di DKI Jakarta Tahun 2010

Pst Ut Brt Slt Tim Kep JLH 1 PBDS 43 23 19 72 14 171 2 Laboratorium 40 30 49 31 20 170 3 Hemodialisa 1 1 2 1 5 4 Napza 1 1 2 5 BPU 176 169 220 32 181 1 779 6 BPG 45 21 28 7 12 0 113 7 PBDU 14 22 44 37 18 0 135 8 PBDG 10 12 2 23 1 0 48 9 Balkesmas 20 14 4 8 7 0 53 10 RB Swasta 11 14 18 5 16 0 64 11 MCU 2 2 2 8 16 0 30 12 Optik Izin 21 15 15 28 8 0 87 13 PKS Kec 8 6 8 10 10 2 44 14 PKS Kel 35 43 67 68 78 4 295

Data Jumlah RS di Jakarta Tahun 2010

	PST Ut Brt Slt Tim Kep JLH 1 RS Umum Pemerintah 2 1 1 2 4 1 11 TNI/Polri 3 0 0 3 4 0 10 Swasta 10 13 11 14 12 0 60 2 RS Khusus Pemerintah Jantung 0 0 1 0 0 0 1 Infeksi 0 1 0 0 0 0 1 Kanker 0 0 1 0 0 0 1 RSAB 0 0 1 0 0 0 1 Jiwa 0 0 1 0 1 0 2 KO 0 0 0 0 1 0 1 RS Gigi & Mulut 1 0 0 0 0 0 1 Swasta RSIA 5 2 1 6 5 0 19 RS Bersalin 1 0 1 6 1 0 9 RS Bedah 3 0 2 1 1 0 7 RS THT 3 0 0 1 0 0 4 RS Jantung 0 0 0 0 1 0 1 RS Jiwa 1 0 0 1 1 0 3 RS Kulit 0 0 0 0 0 0 0 RS Mata 1 0 0 1 0 0 2 RS Gigi & Mulut 0 0 1 1 0 0 2 RS Kanker 0 0 0 1 0 0 1 Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 30 17 21 37 31 1 137

PENETAPAN RS PENDIDIKAN OLEH MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

1. RS Kepolisian Pusat Raden Said Sukanto sebagai RS Pendidikan Utama
Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Tangerang
Kep. Menkes RI Nomor : HK 03.01/IV/SK/591/2010 Tanggal 21 Mei 2010
Berlaku dari Tgl 21 Mei 2010 s/d 21 Mei 2015

2. RS ..................................

DATA RS DI JAKARTA TAHUN 2011JANUARI

	Operasional		BLM Operasional
	RSU	RSK	RSU	RSK
PUSAT	15	15	0	0
UTARA	15	3	0	3
BARAT	12	9	0	1
SELATAN	19	18	2	2
TIMUR	20	11	2	4
TOTAL	81	56	4	10
Total Op / rekomendasi	137		14
Total op dan Reko	151

Pertumbuhan Jlh TT di RSUD Jakarta dari Tahun 2007 s/d 2010

	TOTAL TT
	2007	2008	2009	2010
RS Tarakan	156	167	221	254
RS B. Asih	198	224	224	317
RS Koja	286	330	335	350
RS P. Rebo	236	247	278	275
RS Cengkareng	135	200	264	268
RS D. Sawit	112	112	155	136
RS P. Pramuka	10	13	15	15
TOTAL	1133	1293	1492	1615

Langkah langkah Untuk membangun RS di Provinsi DKI Jakarta

I. Proses ke Dinas Kesehatan

• Membuat surat permohonan ( perihal Persetujuan Pendirian RS ) ke Dinas Kesehatan dengan melampirkan :

1. Sertifikat Tanah
2. Pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam Sengketa
3. Akta Badan Hukum yang disyahkan oleh yang berwenang ( Kemen kum dan HAM atau Kemen Sosial / Dinas Sosial
4. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) 2 Tahun terakhir
5. Pernyataan persetujuan warga sekitar dan Domisili dari Lurah Setempat
6. Study Kelayakan

II. Proses ke Dinas Tata Ruang

• Permohonan pembuatan Advice Planning dan Block Plan ke Dinas Tata Ruang dengan tembusan Walikota setempat dan Suku Dinas Tata Ruang
• Pengukuran oleh Tim pengukuran
• Untuk perubahan peruntukan dan KOefisien Dasar Bangunan buat surat ke Bapak Gubernur

III. Proses ke Sat Pol PP

• Dalam pengurusan Surat Ijin Usaha berdasarkan Undang Undang Gangguan

IV. Proses ke BPLHD

• Dalam pengurusan AMDAL atau UKL/UPL

V. Proses ke Dinas P2B

• Untuk mendapatkan IP ( Ijin Pendahuluan )
• Untuk mendapatkan IMB ( Ijin Mendirikan Bangunan )
• Untuk mendapakan IPB ( Ijin Penggunaan Bangunan )

VI. Proses ke Dinas Kesehatan

• Setelah semua yang diatas selesai dan Bangunan sudah Finish maka dapat mengajukan Ijin Operasional ( sementara ) dengan melampirkan surat surat yang diatas.

Jumlah Akreditasi RS di Jakarta sampai dengan Tahun 2010

Jakarta Pusat : 12/30 = 40% ( 8 habis masa berlakunya )
Jakarta Utara : 14/17= 82 % ( 7 habis masa berlakunya )
Jakarta Barat : 10/20= 50% ( 4 habis masa berlakunya )
Jakarta Selatan : 17/36 = 47% ( 6 habis masa berlakunya )
Jakarta Timur : 17/31= 55% ( 9 habis masa berlakunya )

DKI Jakarta : 70/135 = 52% ( 28 habis masa berlakunya )